Zoom Meeting Penguatan Implementasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung RI dengan PT. Pos Indonesia (Persero) (14/07)
Zoom Meeting Penguatan Implementasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung RI dengan PT. Pos Indonesia (Persero) (14/07)
PA DUMAI, KOTA DUMAI – Jumat, 14 Juli 2023 bertempat di ruang terbuka Media Center, segenap aparatur Pengadilan Agama Dumai mengikuti sosialisasi Penguatan Implementasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada Jumat, 14 Juli 2023 di Kantor pusat PT. Pos Indonesia Bandung. Kegiatan ini merupakan langkah awal Mahkamah Agung RI dalam menyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah.
Dalam sambutannya YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H.M. Syafruddin, S.H., M.H. menyampaikan bahwa bahwa panggilan dan pemberitahuan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses berperkara, karena status panggilan akan menentukan proses acara selanjutnya. Begitupun, pemberitahuan akan berdampak pada jangka waktu untuk pengajuan upaya hukum. Oleh karena itu, harus benar-benar dipastikan bahwa panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan telah diterima oleh pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang patut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, beliau juga menyatakan bahwa Penggunaan surat tercatat bukan ditujukan untuk menghilangkan peran dan eksistensi jurusita, melainkan untuk membantu dan memudahkan tugas-tugas jurusita. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh jurusita selama ini sudah dijalankan dengan baik. Yang melakukan pemanggilan dan pemberitahuan tetap adalah jurusita, namun pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan petugas Pos.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum terkait Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama terkait Implementasi Administrasi Dan Persidangan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN serta sosialiasi lanjutan pelaksanaan pengiriman surat tercatat oleh PT. POS Indonesia (Persero).
